Rabu, 28 November 2018

Memahami Kemudahan dan Risiko Program Fintech Peer To Peer Lending Bagi Konsumen



" Apakah  seseorang yang bermasalah dengan pinjaman di program fintech akan bermasalah juga dengan BI Checking saat akan mengajukan KPR? " 

Begitu kira-kira pertanyaan seorang peserta "Ngobrol Tempo : Sosialisasi Program Fintech Peer to Peer Lending : Kemudahan dan Risiko Untuk Konsumen " , Selasa, 27 November 2018  di Kaya Resto & Coffee Holic Surabaya. 


Sebelum masuk dalam pembahasan lebih lanjut, sebenarnya kalian sudah paham belum sih apa yang disebut dengan program Fintech?


Yes, seiring dengan perkembangan era digital belakangan ini, anak-anak muda jaman now, berlomba-lomba untuk menciptakan suatu karya yang diharapkan dapat mempermudah  aktivitas dan kehidupan manusia melalui berbagai program startup, yang salah satunya adalah pada bidang Fintech.


Fintech yang berasal dari kata "financial" dan "technology" ini merupakan sebuah inovasi di bidang jasa keuangan. Sedangkan Peer to Peer Lending atau selanjutnya kita sebut dengan P2P Lending merupakan program Fintech yang melayani pinjaman dana bagi pelaku UMKM yang bertujuan memutus batas-batas ketradisionalan dalam proses pinjam-meminjam uang dalam lingkup masyarakat. 


Masalahnya, meski sudah beredar di masyarakat, banyak orang yang masih belum memahami dengan jelas program Fintech ini, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian terjebak pada berbagai risiko negatif seperti penyalahgunaan data kontak nasabah hingga cara penagihan yang bisa dibilang tidak beretika. 


Sosialisasi Program Fintech ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu :

1. Semuel A. Pangerapan - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) 
2. Agus Kalifatullah Sadikin - Head of Partnership PT Ammana Fintek Syariah
3. Andri Madian - Chef Marketing Officer Akseleran 



Acara yang dimoderatori oleh Ali Nuryasin (Redaktur ekonomi Tempo) ini dibuka dengan penjelasan dari  Semuel A. Pangerapan yang meyakini bahwa Indonesia sebenarnya memiliki semua komponen yang dapat menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030, asalkan bisa bertransformasi ke ekonomi digital. Dan transformasi ke era digital tersebut bisa dilihat dalam bentuk transaksi yang tidak harus bertatap muka, melainkan beralih pada screen to machine. 


Lebih lanjut lagi, beliau menggambarkan bahwa ada 7 komponen dalam Peta Jalan e-Commerce yang berisi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.





Sedangkan yang termasuk dalam tujuh komponen Peta Jalan E-commerce ini adalah :

1. Pendanaan 
Optimalisasi pendanaan untuk UMKM digital dan start up e-commerce
2. Perpajakan
Penyederhanaan kewajiban perpajakan
3.  Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen dan pelaku industri dengan regulasi
4.  Pendidikan dan sumber daya manusia
Edukasi masyarakat dan pengambil kebijakan mengenai e-commerce
5.  Infrastruktur  Komunikasi
Peningkatan infrastruktur komunikasi sebagai fondasi e-commerce
6. Keamanan siber (cyber security) 
Penguatan sistem keamanan siber untuk meningkatkan keamanan transaksi online
7. Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen dan pelaku industri dengan regulasi

Melihat ketujuh komponen tersebut, maka pemerintah merasa perlu mengedukasi masyarakat dan pengambil kebijakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan e-commerce terutama mengenai perusahaan fintech yang legal dan yang ilegal. 


Memahami Kemudahan dan Risiko Program Fintech Peer To Peer Lending Bagi Konsumen

Oh ya, pernah mendengar isu miring di mana perusahaan fintech melakukan penagihan dengan cara yang kurang beretika dan "menyedot" data kontak peminjam? 


Hmm.. ternyata hal itu termasuk tindakan ilegal dan bertentangan dengan Pasal 26 UU ITE tentang Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE.  Jika hal ini terjadi, Aptika akan menjadi lembaga yang bisa membantu memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut dan ada sanksi yang akan dikenakan kepada operator atau bank pemegang data berkaitan dengan hal tersebut. 




Karena itu, sebelum melakukan proses pinjam-meminjam, kita diharapkan berhati-hati dalam memilih perusahaan Fintech yang memang sudah masuk dalam daftar OJK agar tidak bermasalah di kemudian hari, misalnya dengan memperhatikan platform, bunga, denda, dan perusahaannya. 


Nggak cuma itu, Rek. Ada beberapa tips yang kudu dan wajib kamu tahu sebelum sebelum meminjam di Fintech P2P Lending : 





Sebagai tambahan informasi, saat ini, ada 73 perusahaan fintech P2P Lending yang daftarnya dapat kamu lihat di website OJK.  Perusahaan-perusahaan fintech tersebut memperoleh izin yang berlaku selama setahun, di mana untuk mendapatkan izin fintech tersebut harus memperoleh ISO 27001. 

Gimana, masih ragu dengan program Fintech P2P Lending? 

Sebenarnya program ini sangat membantu sekali terutama bagi UMKM yang benar-benar membutuhkan dana untuk usaha, dengan catatan dipergunakan secara produktif dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif. 

Di samping itu Fintech P2P Lending juga menawarkan berbagai kemudahan seperti proses pengajuan secara online yang memudahkan pengajuan pinjaman

Meski demikian, yang harus kamu pahami bahwa Fitench P2P Lending menerapkan bunga yang lebih tinggi dari perbankan konvensional, sekitar 18-21 persen setahun karena tidak adanya aset yang diagunkan, dan yang digunakan  adalah invoice atau SPK 


Salah satu fintech yang direkomendasikan, di antaranya adalah  Ammana yang menargetkan pada UMKM mikro.




Kelebihan dari Ammana ini adalah tidak memberikan denda saat peminjam mengalami tunggakan pembayaran. Meski demikian, ada regulasi khusus yang menyangkut perlakuan yang diberikan pada peminjam, di mana ketentuan tersebut sudah harus dipahami dengan baik sebelum melakukan transaksi termasuk harus memiliki usaha terlebih dahulu saat melakukan pinjaman. Selain itu, di program Ammana ini, para investor dapat melakukan investasi online, tetapi untuk UKM hanya bisa dilakukan secara offline karena harus melakukan verifikasi dan pendampingan terhadap peminjam. 


Berbeda dengan Akseleran, program Fintech yang satu ini dapat melayani peminjaman hingga lebih dari Rp200 juta , tentu saja dengan berbagai ketentuan yang ditetapkan misalnya :

1. Berlokasi di luar wilayah Jabodetabek, Banten, atau Bandung
2. Sudan memiliki laba bersih setidaknya di satu tahun terakhir sebelum mengajukan pinjaman.
3. Memiliki laporan keuangan yang akan dicross check dengan rekening koran setidaknya 3 bulan terakhir.

Namun, apapun program layanan Fintech yang diambil, yang harus digaris besari para pelaku UKM adalah bagaimana mereka memahami secara benar sistem kerja fintech tersebut agar tidak mengalami kemacetan dalam hal pencairan dana, besaran bunga, dan proses pembayaran. 


Oh ya, sebelum kuakhiri ngobrol-ngobrol tentang #PahamiFintech ini,  kembali ke pertanyaan di awal tadi " Apakah  seseorang yang bermasalah dengan pinjaman di program fintech akan bermasalah juga dengan BI Checking saat akan mengajukan KPR? " 

Ternyata tidak, sebab hingga saat ini fintech tidak terhubung dengan sistem perbankan dan pelaku fintechpun tidak punya wewenang untuk melakukan BI Checking atas calon peminjam.

Terakhir, jika dalam perjalanan waktu kamu mengalami masalah dengan Fintech, adukan saja ke @aduankonten untuk ditindaklanjuti oleh Kominfo dan OJK ke depannya.

Gimana? Tak sulit kan #PahamiFintech?

Yes, sebagai generasi Millenial kita kudu dan wajib melek terhadap semua hal yang berbau teknologi, termasuk masalah financial technology ini. Ya nggak?

Pict by : Kakak Niar



2 komentar:

  1. Cece... Kayaknya acara ini semacam roadshow gitu ya. Beruntung banget pas di Surabaya ini juga bisa datang jadi tau lebih dalam.

    BalasHapus
  2. Keuntungan pinjam fintech gak masuk ke BI checking... Ini keuntungan juga bisa jadi bumerang. Utang e numpuk hehe

    BalasHapus